Diskriminasi dunia pendidikan

“Tragis. Sedih. Eneg.” Begitulah perasaan saya mendengar cerita istri saya sepulang dari arisan ibu-ibu satu RT. Melalui istri saya, berdasarkan curhat ibu-ibu, saya dapat memahami perasaan calon orang tua siswa yang gagal masuk ke sekolah (SMP) yang diimpikannya.

Anak Pak RT dan Pak Burhan, tidak dapat melanjutkan ke sekolah favorit/unggulan yang diimpikan.
Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya suatu aturan yang mungkin dapat dikatakan sebagai diskriminasi.

Aturan tersebut berupa kuota penerimaan murid dari wilayah kabupaten sebesar 10%. Masih menggunakan narsum istri saya, sewaktu diumumkan, ternyata standar nilai terendah dari calon siswa yang diterima adalah berbeda. Calon siswa yang berasal dari kodya adalah memiliki standar nilai terendah 5. Sedangkan nilai terendah calon siswa dari kabupaten adalah 8 (atau 7 kalau tidak salah).

Artinya calon siswa dengan nilai 7 tidak dapat diterima di sekolah (SMP) unggulan, sedangkan siswa dengan nilai 5, hanya karena dia berasal dari wilayah kodya dapat memasuki sekolah unggulan. Menurut saya, hal ini engga lucu, dan diskriminatif.

Atas nama Pak RT, Pak Burhan (halah…), saya menanyakan (kepada siapa? HAH?) di mana rasa keadilan ituuuuuh? Apakah orang harus tinggal di tempat ‘yang lebih maju’ (?) untuk mendapatkan akses yang mudah terhadap ‘keadilan’?
Salahkah orang pintar yang tinggal di daerah kabupaten?

Saya tidak tahu, aturan kuota ini merupaka kebijakan Pemda Tangerang atau berlaku secara nasional. Tapi dari hasil search di google saya dapatkan informasi bahwa di Jatim PENERIMAAN MURID BARU TA 2007/2008 DISERAHKAN KAB/KODYA
, dan itupun dengan syarat :

… yakni penyeleksian secara obyektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan tidak diskriminatif. Diskriminatif artinya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, daerah, serta miskin atau kaya.

Tyus, dari poskota online, eh ada berita tentang kuota tersebut di tangerang. Dan itu memang diakui oleh kepala dinas P & K Tangerang.

H. Zaenudin, Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang mengakui kebijakan kuota itu. Alasannya, dinasnya harus memprioritaskan lulusan SD asal Kota Tangerang untuk masuk SMPN di kotanya. Dia mengaku kursi SMPN yang tersedia saat ini masih belum mampu menampung seluruh lulusan SD asal Kota Tangerang.

Oh.. jadi itu toh alesyan formalnya, dinas P&K Kota sepertinya hendak mengatakan, silakan P&K Kabupaten bikin sendiri sekolah yang banyak dan bagus, dan kalau bisa jangan sampai anak-anak dari you punya otoriti masup ke sini. Biar keliatan kan kalau kerjaan ane itu emang yahood. Sekolah di sini bagus2, banyaaak! Dan semua warga kodya dapat masuk ke sekolah yang bagus ituh. ‘Gitu kan?

Gajah bertempur, pelanduk mati di tengah… Oh nazib jadi rakyat keciiilll.. malang benar

4 Replies to “Diskriminasi dunia pendidikan”

  1. kebijakan ini sebenarnya didasari melimpahnya murid dari luar.
    diskriminatif? memangnya dunia tidak diskriminatif?

    metode seperti ini tidak hanya terjadi di sekolah biasa..
    di ITB juga berlaku kok…
    di beberapa jurusan favorit, dibatasi max 10% untuk etnis c*na..
    *lagi siapin blognya sih…*

  2. Mungkin itu yang membuat saya tidak percaya dengan sistem pendidikan di Indonesia.
    Itu sebabnya kalau saya memiliki anak kelak saya akan memberi home schooling. Saya dan beberapa teman-teman saya sudah mulai mencari menggodok ide ini, baik untuk metode pengajaran maupun materi yang akan diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *